PERBUP 5 Tahun 2014 Ttg Uraian Tugas PUSKESMAS

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10 views
of 20

Please download to get full document.

View again

Description
perbup 5 thn 2014
Share
Transcript
  BUPATI BARITO KUALAPROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALANOMOR 5 TAHUN 2014 T E N T A N GURAIAN TUGAS TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BARITO KUALA,Menimbang:a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan DaerahKabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentangPembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, makadalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas danfungsi Dinas Kesehatan perlu disusun uraian tugastenaga kesehatan puskesmas yang merupakanpenjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatansesuai Peraturan Daerah dimaksud; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a perlu ditetapkan denganPeraturan Bupati Barito Kuala;Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);2.Undang–UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 8   Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);3.Undang–UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang–UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);4.Undang–UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang–undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3547);6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahanNomor 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4194);7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang0rganisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentangPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5258);13.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah KabupatenBarito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoKuala Tahun 2008 Nomor 2);M E M U T U S K A NMenetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS TENAGAKESEHATAN PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATENBARITO KUALA  BAB IKETENTUAN UMUMPasal 11.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala4.Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.BAB IIURAIAN TUGAS TENAGA KESEHATAN PUSKESMASBagian PertamaPUSKESMAS Pasal 2(1)Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Kesehatanmelalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaanpemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, pembinaan dan fasilitasikesehatan keluarga, pembinaan dan fasilitasi kesehatan lingkungan,pembinaan sistem informasi kesehatan, serta tugas lain yang diberikanKepala Dinas Kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(2)Puskesmas mempunyai fungsi :a.Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidangpencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan,pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinassesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.Pelaksanaan operasional dan evaluasi penyelenggaraan pencegahandan pemberantasan penyakit menular serta pelaksanaan danfasilitasi pelayanan imunisasi.c.Pelaksanaan operasional dan evaluasi penyelenggaraan pelayanankesehatan yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan serta
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks