2011-2-00038 Ak Bab IV Hardcover

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5 views
of 50

Please download to get full document.

View again

Description
shbsgs
Share
Transcript
  61 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN IV.1. Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua Sumber pendapatan utama pemerintah yang paling potensial bersumber dari sektor pajak. Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variable kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya  perekonomian. Pajak mempunyai fungsi strategis didalam suatu Negara, karena dengan  pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan Negara, pajak mempunyai peran penting bagi kelangsungan  pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik dan benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalisasi potensi pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan meningkatkan jumlah penerimaan Wajib Pajak. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif. Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sedangkan Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban  perpajakannya yaitu memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan  penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan  pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yaitu Pajak Penghasilan  62 (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan melaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang tujuan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tentang penggalian  potensi dan pengamanan penerimaan pajak Wajib Pajak orang pribadi baru. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran tersebut, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Contoh:  Account  Representative  yang mengemban tugas intensifikasi perpajakkan melalui pemberian  bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, Seksi Penagihan melakukan intensifikasi kegiatan penagihan pajak. Mengingat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak, maka pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak perlu menentukan ruang lingkup dalam rangka menetapkan sasaran  63 dan prioritas kegiatan. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, diantaranya adalah: 1.   Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang  pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan) yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2.   Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mall atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak, beberapa unit pelaksana ditetapkan yang terdiri dari Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selanjutnya, petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, meliputi: petugas KPP Pratama dan petugas KP2KP yang ditunjuk oleh Kepala Kantor serta petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.  64 Pada dasarmya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi  pajak di seluruh KPP sama, namun kali ini penulis diberi kesempatan untuk meneliti kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Tanah Abang Dua. Berdasarkan wilayah kerjanya, KPP Pratama Tanah Abang Dua berada dalam wilayah strategis untuk  bisnis di pusat kota Jakarta, dimana kawasan ini merupakan salah satu sentra usaha di Jakarta terutama di bidang perdagangan, apartemen, hotel, lokasi perkantoran,  perbankan, pemukiman mewah, menengah atau bawah dan tentunya masih banyak  potensi pajak yang masih harus digali untuk dijadikan sumber-sumber penerimaan pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini pada gambar 4.1. Akan di perlihatkan kawasan yang merupakan  potensi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam wilayah kerja KPP Jakarta Tanah Abang Dua: Gambar 4.1. Lokasi / Kawasan usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua Sumber: Seksi PDI KPP Tanah Abang Dua
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks