Sistem Negara Indonesia

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6 views
of 5

Please download to get full document.

View again

Description
SISTEM NEGARA INDONESIA Siapa pelaksana kekuasaan negara dapat dikaitkan dengan negara Monarki dan Negara Republik. Secara konseptual, jabatan Presiden dipertalikan dengan negara republik[1] sedangkan raja dipertalikan dengan negara kerajaan.[2] Duguit membedakan antara republik dan monarchie berdasarkan bagaimana kepala negara diangkat. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk pemerintahan disebut monarchie pelaksana kekuasaan negara disebut raja sed
Share
Transcript
  SISTEM NEGARA INDONESIA Siapa pelaksana kekuasaan negara dapat dikaitkan dengan negara Monarki dan Negara Republik.Secara konseptual, jabatan Presiden dipertalikan dengan negara republik[1] sedangkan rajadipertalikan dengan negara kerajaan.[2] Duguit membedakan antara republik dan monarchie berdasarkan bagaimana kepala negara diangkat. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkanhak waris atau keturunan maka bentuk pemerintahan disebut monarchie pelaksana kekuasaannegara disebut raja sedangkan jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu maka negaranya disebut republik pelaksana kekuasaan negara disebutPresiden.[3]Jika keberadaan Presiden berkaitan dengan bentuk Pemerintahan maka kekuasaan Presidendipengaruhi dengan sistim pemerintahan. Pada sistem pemerintahan biasanya dibahas pula dalamhal hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasanmengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Secaraumum sistim pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni sistim pemerintahan Presidensil, parlementer dan campuran yang kadang-kadang disebut “kuasi Presidensil” atau “kuasi parlementer”.[4]Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan.Pergeseran tersebut seringkali dijelaskan kedalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan darifase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpinoleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan.Kedua, Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menetang hegemoni raja. Ketiga,mejalis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemenmaka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya.[5] Oleh sebab itu keberadaansistem parlementer tidaklah lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris,Belgia dan sewedia.Ciri umum pemerintahan parlementer sebagaimana dijelaskan S.L Witman dan J.J Wuest, yakni:[6]1.It is based upon the diffusions of powers principle.2.There is mutual responsibility between the the executive and the legislature; hance theexecutive may dissolve the ligislature or he must resign together with the rest of thecabinet whent his policies or no longer accepted by the majority of the membership in thelegislature.3.There is also mutual responsibility between the executive and the cabinet.4.The executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) is chosen by yhe titular head of the State (Monarch or Presiden), accorfing to the support of majority in the legislature.Selain itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakanenam ciri, yaitu: (i) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlement. (ii) Kabinetdibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri. (iii)  Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. (iv) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlement yang terpilih. (v)Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanyadipilih menjadi salah seorang anggota parlement. (vi) Adanya pemisahan yang tegas antarakepala negara dengan kepala pemerintahan.[7]Berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut. Pada hakekatnya kedua pendapat tersebuttidaklah berbeda, keduanya memiliki persamaan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden berdasarkan apa yang dijabarkan dalam ciri tersebut, kedudukan Presiden hanya ditemukan padasistem parlementer yang berbentuk negara republik. Menurut S.L Witman dan J.J Wuest padaciri yang keempat dan Jimly Asshiddiqie Pada ciri yang keenam, kedudukan Presiden hanyalahsebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan diemban oleh Perdana Menteri.Pada sistem parlementer kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara dimaksud bahwaPresiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsadan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentuseperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah Perdana Menteri beserta para anggotakabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dankonsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti,abolisi dan rehalibitasi. Selain itu pada negara-negara yang menganut sistem multi partai kepalanegara dapat mempengaruhi pemilihan calon Perdana Menteri.[8]Bagan Sistem Perintahan Parlementer[9]Sebagai mana dijelaskan di atas pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahanantara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistemini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen.Bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara pada sistem ini? Pada negara monarchidapat dipastikan kepala negaranya seorang raja menurut Duguit berdasarkan keturunan.Sedangkan pada negara yang bebebentuk republik dimana kepala negaranya diemban olehPresiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan Presiden memilikimasa jabata yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden pada negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi mereka. Beberapa negara memilih  secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlement atau oleh suatu badan pemilihan.[10]Sedangkan untuk masa jabatan Presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.Dalam pemerintahan Presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi kepala negara dan fungsikepala pemerintahan, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh Presiden.[11] Presiden pada sistemPresidensil dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.[12] Menurut von Mettenheim dan Rockmansebagaimana dikutip Rod hague dan Martin Harrop sistem Presidensil memiliki beberapa ciriyakni :[13]1.popular elections of the Presiden who directs the goverenment and makes appointmentsto it.2.fixed terms of offices for the Presiden and the assembly, neither or which can be broughtdown by the other (to forestall arbitrary use of powers).3.no overlaping in membership between the executive and the legislature.Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem Presidensial tidak dapat dipaksauntuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecatseorang Presiden dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden.Menurut Duchacck perbedaan utama antara sistem Presidensil dan parlementer pada pokoknyamenyangkut empat hal, yaitu: terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (fusion of ceremonial and political powers), terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif (separationof legislatif and eksekutif personels), tinggi redahnya corak kolektif dalam sistem pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility), dan pasti tidaknya jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office).[14]Bagan Sistem Perintahan Presidensil[15]Sedangakan untuk sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapatdisebut sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat diartikan:  Semi-Presidenial government combines an elected Presiden performing political tasks with a prime minister who heads a cabinet accountable to parliament. The prime minister, usuallyappointed by the Presiden, is responsible for day-to-day domestic government (includingrelations with the assembly) but the Presiden retains an oversight role, responsibility for foreignaffairs, and can usually take emergency powers.[16]Didalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteriseperti sistem Presidensil, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapatkepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer.[17] Perdana Menteri padaumumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan dapat pada umumnyamengambil kuasa-kuasa keadaan darurat.Menurut Duverger sistem ini memiliki ciri, yakni :[18]1.The Presiden of the republic is elected by universal suffrage.2.He possesses quite considerable powers.3.He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive andgovernmental powers and can stay in office only if the parliament does not show itsoppositions to them.Jadi pada sistem campuran ini kedudukan Presiden tidak hanya sebagai serimonial saja, tetapiturut serta didalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas didalam eksekutif.Bagan Sistem Perintahan campuran[19]Sejarah ketatanegaraan Indoenesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kemerdekaan,Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Indonesiaterus mencari suatu bentuk yang ideal. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan bahwaIndonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistim pemerintahan “quasiPresidensial”. Alasannya karena dilihat dari sudut pertanggungjawaban Presiden kepada MPR,sebagiman dikatakan lebih lanjut:[20]
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks